Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian berharap untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, seluruh stakeholders bersinergi dan membangun solidaritas dengan jajaran penyelenggara Pemilu. Seperti pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 dengan adanya sinergisitas dari stakeholders, Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 tetap terlaksana dengan baik meskipun mengalami kendala yang menyebabkan pelaksanaannya sempat tertunda karena adanya Pandemi Covid-19.
Dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi untuk kelancaran dan sukses penyelenggaraan Pemilu.
Kemendagri melakukan berbagai upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2019 serta ketersediaan data kependudukan dengan : menerbitkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan sebagai bentuk tindak lanjut perintah dari Bapak Presiden dalam memberikan pelayanan yang cepat dan paripurna kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan. Selain itu, menerbitkan KTP-el atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el bagi penduduk yang sudah merekam sebagai antisipasi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 20/PUU-XVII/2019 yang mengesahkan Surat Keterangan (Suket) menjadi syarat mencoblos pada Pemilu Serentak Tahun 2019.
Secara khusus, Kemendagri juga melakukan berbagai upaya untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu, antara lain: membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi perkembangan situasi Politik di Daerah guna memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagaimana amanat Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Kemendagri juga melakukan upaya secara virtual dengan mengadakan Video Conference Persiapan pemungutan suara dan pasca pemungutan suara dengan jajaran Gubernur, unsur Forkompimda Provinsi dan jajaran penyelenggara pemilu serta organisasi perangkat daerah terkait sampai pada level jajaran pemerintah Kabupaten dan Kota, untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019, antara lain: membuat iklan layanan kepada masyarakat melalui media massa, media elektronik dan media sosial, serta iklan layanan di titik-titik keramaian (antara lain Commuter Line, Pasar, Bandara dan Stasiun).
“Kemendagri juga memerintahkan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mensosialisasikan sukses pemilu tahun 2019 melalui pemasangan spanduk/banner sebagai ajakan kepada masyarakat,” ucap Mendagri. Selain itu, secara aktif Kemendagri juga memberikan pendidikan politik di 34 Provinsi kepada seluruh elemen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih pemula, mahasiswa/pelajar dan kelompok marjinal serta kaum difabel dan mendorong Badan Kesbangpol di Seluruh Indonesia untuk terus melaksanakan kegiatan Pendidikan politik.
Berkaca dari Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 yang telah berjalan dengan baik melalui upaya sinergisitas stakeholders, Pemerintah Kota Malang perlu melakukan berbagai upaya yang sama untuk menciptakan sinergi antar stakeholders agar pelaksanaan Pemilu selanjutnya, yaitu Pemilu 2024 dapat berjalan dengan sukses. Karena, integritas penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh kualitas serta integritas antar stakeholders.